Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasional

Download Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasional PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasional book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page

Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasional

Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasional written by Waloejo S. and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006 with Administrative courts categories.

On land titles dispute settlements in Indonesia.

Cacat Administrasi

Cacat Administrasi written by Dr. Ir. D. Romi Sihombing, S.H., M.H., C.L.I and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-02-01 with Law categories.

Dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan dapat membuka wawasan para pembaca buku terhadap hukum ilmu pertanahan yang berlaku di Indonesia pada umumnya lebih khusus buku ini dapat memberikan keterampilan kepada para praktisi hukum di dalam menyelesaikan perkara pertanahan yang ada di Indonesia. Dengan adanya pengetahuan pembaca terkait tentang hukum pertanahan, diharapkan hal ini dapat menjadi obat atas ketidakpahaman masyarakat akan pengetahuan hukum pertanahan hal ini pula sesuai dengan adagium hukum yang berbunyi “Lex Semper Dabit Remedium” yang artinya adalah Hukum selalu memberi obat. Hal ini merupakan nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh penulis yang berkomitmen akan selalu memberikan obat kepada siapa pun yang mencari keadilan/para pencari keadilan khususnya para pencari keadilan dalam hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia #Kencana

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017 with categories.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding written by Dr. Suwito, S.H., M.H and has been published by Jakad Media Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.

Pengaturan Hak Guna Usaha Atas Tanah Sebelum Dan Sesudah Uu Cipta Kerja

Pengaturan Hak Guna Usaha Atas Tanah Sebelum Dan Sesudah Uu Cipta Kerja written by Ummy Ghoriibah, S.H,. M.Kn and has been published by PT Salim Media Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-10-27 with Law categories.

Tanah merupakan kebutuhan dasar yang menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mempunyai peran dan posisi masing-masing yang sangat dominan dan strategis sebagai lahan usaha pertanian, kegiatan sosial, tempat tinggal dan individu maupun badan hukum secara nasional dalam rangka pembangunan. Perluasan jangka waktu HGU pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan melalui Peraturan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah telah memperpanjang pengurusan HGU hingga 95 tahun, menambah penggunaannya untuk perkebunan, serta memperluas tanah yang dapat diberikan HGU adalah tanah negara dan tanah hak pengelolaan. Hak Guna Usaha merupakan salah satu hak yang banyak menimbulkan konflik, baik karena luasan yang cukup besar maupun tenggang waktunya yang cukup lama. UU Cipta Kerja mendorong penguasaan tanah untuk investasi akan menjauhkan fungsi SDA dari keadilan substantif. Kekaburan norma dalam pengaturan HGU pada UU Cipta kerja harus mendapatkan tolak ukur yang sejiwa dengan UUPA Pasal 28 mengutamakan kelompok petani dan mengatasi kesenjangan sosial yang kini semakin meruncing antara kelompok si kaya dan si miskin. Pasca UU Cipta Kerja kedudukan tanah HPL yang sebelumnya tidak diatur dalam UUPA justru diperluas, sehingga menjadi sarana yang dapat menjadikan HGU tidak hanya sebagai hak primer tetapi juga hak sekunder (HGU diatas HPL) yang sebelumnya tidak ada sekaligus sumber aset pada Bank Tanah. Perluasan HGU harus mengutamakan HGU untuk perkebunan rakyat, sehingga dapat menyeimbangi keadilan substantif dalam UU Cipta kerja, dan menjadikan kehadiran UU Cipta Kerja tidak menambah konflik agraria pada umumnya dan kesenjangan lainnya.